MEDAN, BPI91.COM – Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Kepolisian Daerah Sumatera Utara sepertinya membuka lembaran baru, dalam upaya penyelidikan kasus yang berakar lebih dari satu dekade lalu.
Dikesempatan ruang wawancara, di markas Ditreskrimsus Polda Sumut, Jalan Sisingamangaraja Km. 10,5 Medan, Legiman Pranata, seorang karyawan swasta, memberikan keterangan penting yang dapat menggiring penyelidikan ke ranah yang lebih dalam.
Dugaan pemalsuan data dan identitas kependudukan ganda oleh seorang oknum wakil rakyat yang berkantor di Senayan Jakarta, Sihar Pangihutan Hamonangan Sitorus, anggota DPR RI aktif.
Wawancara pada 10 Februari 2025 itu, dipimpin oleh Kompol Damos C. Aritonang, S.I.K., M.H., dan dibantu AIPTU Sunardi Sanjaya, berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: SP. Lidik/…/I/2025/Ditreskrimsus tertanggal 5 Januari 2025.
Penyelidikan yang dilakukan ini, merupakan respons atas laporan Legiman tertanggal 25 November 2024 yang mengadukan kalau Sihar Sitorus memiliki dua identitas kependudukan berbeda, dengan NIK dan tanggal lahir yang tidak sama.
Dalam keterangannya, Legiman mengungkap adanya dua identitas KTP yang dimiliki oleh orang yang diyakininya sebagai satu individu:
1. Sihar Sitorus, lahir di Rantau Prapat, 12 Juli 1966, dengan NIK: 1271171307660002 dan ;
2. Sihar P.H. Sitorus, lahir 12 Juli 1968, dengan NIK: 3173021207680004.
Perbedaan dua identitas itu, menjadi pintu masuk bagi Legiman untuk menelusuri lebih jauh, terutama karena kedua nama tersebut muncul dalam berbagai dokumen hukum dan administratif yang terkait dengan sengketa kepemilikan lahan.
“Nama Sihar Sitorus digunakan dalam sertifikat hak milik (SHM) Nomor 477, terbit tahun 2007. Sementara, nama Sihar Pangihutan Hamonangan Sitorus digunakan dalam akta sewa menyewa tahun 2012,” ungkap Legiman.
Kasus ini bermula, ketika Legiman sang pemilik sah SHM No. 655 atas tanah di kawasan Medan–Binjai Km 16, Desa Sei Semayang, menemukan adanya plang klaim dari pihak lain—dengan mengatasnamakan Sihar Sitorus—di atas tanah yang ia beli melalui akta jual beli sejak tahun 2000.
Sejak saat itu, sengketa pun meruncing dan mengalir ke berbagai lembaga: pengadilan, BPN, bahkan Komisi IX DPR RI juga Badan Kehormatan Dewan (BKD).
Legiman memaparkan, bahwa pada 2012, ia dilaporkan oleh satpam PT Torganda (perusahaan milik keluarga Sitorus) terkait lahan tersebut. Ia kemudian menunjukkan bahwa lahan yang ia kuasai telah bersertifikat sah atas namanya. Namun, pada 2013, muncul plang yang menyatakan bahwa tanah tersebut milik “dr. Sihar PH Sitorus” berdasarkan SHM No. 477.
*Keterangan Disdukcapil dan Langkah Hukum*
Seiring perjalanan waktu, yang paling menarik adalah; dua surat resmi dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Medan, di tahun 2021 yang menyatakan bahwa; nama “Sihar Sitorus” dan “Sihar P.H. Sitorus” adalah satu orang yang sama.
Namun pertanyaannya kemudian, bergeser: Mengapa satu orang bisa memiliki dua NIK, dua tempat dan tanggal lahir, serta muncul dalam dua dokumen legal yang berbeda?
“Saya tidak mengerti apa tujuan Sihar Sitorus melakukan perubahan identitas itu. Tapi yang saya tahu, kedua nama itu digunakan untuk mengklaim tanah saya,” beber Legiman lagi.
Legiman pun akhirnya, menyerahkan sejumlah bukti kepada penyidik, termasuk:
– Salinan Putusan PTUN No. 98/G/2017/PTUN-MDN,
– Surat Keterangan Disdukcapil Medan,
– Surat Kuasa Sihar kepada Iwan Japerson Sitorus,
– Sertifikat SHM No. 477,
– Undangan klarifikasi dari BPN Deli Serdang.
*Potensi Pelanggaran UU Administrasi Kependudukan*
Penyidik menyelidiki kasus ini dengan merujuk pada UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang secara tegas melarang seseorang memiliki lebih dari satu NIK atau memalsukan data pribadi dalam dokumen kependudukan.
Jika terbukti, perbuatan tersebut bisa dijerat dengan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 94 dan Pasal 96A UU Adminduk, dengan ancaman hukuman penjara hingga 6 tahun dan denda maksimal Rp75 juta.
Akankah Proses Ini Sampai Pengadilan? Tentunya, kepolisian sebagai penegak hukum diharapkan mampu memberikan keadilan pada seorang Legiman. Semoga saja. ( Str )
More Stories
Megawati Hadiri Wisuda STIPAN 2026
BERITA POLRI INDEPENDEN - Jakarta, Kamis 19 November 2026. Sebanyak 150 wisudawan Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara (STIPAN) resmi...
PEMIMPIN UMUM MEDIA POLRI BPI91.COM UCAPKAN SELAMAT KEPADA KOMJEN POL SUYUDI ARIO SETO SEBAGAI KAPOLRI BARU, DPR SETUJUI SECARA AKLAMASI
BERITA POLRI INDEPENDEN - JAKARTA, Kabar penting datang dari Senayan. Komisi III dan Rapat Paripurna DPR RI resmi menyetujui Komisaris...
Babinsa Koramil 04/Pulogadung Bersama Komduk Gelar Patroli/Siskamling, Jaga Kamtibmas di Wilayah
BPI91, COM, JAKARTA — Dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, Koramil 04/Pulogadung melaksanakan kegiatan Patroli/Siskamling Keliling bersama Unsur Komduk di...
Brimob dan Polwan Polda Metro Bagikan Roti untuk Massa Hari Tani
BPI91.COM, JAKARTA — Personel Satbrimob bersama Polwan Polda Metro Jaya membagikan roti dan minuman kepada peserta penyampaian aspirasi dalam peringatan...
Polda Metro Jaya Apresiasi Seluruh Peserta Aksi, Penyampaian Aspirasi Berakhir Tertib
BPI91.COM, JAKARTA — Polda Metro Jaya menyampaikan apresiasi kepada seluruh elemen masyarakat yang telah menyampaikan aspirasi di sejumlah titik Jakarta...
Di Tengah Pelayanan Penyampaian Pendapat, Satgas Gakkum Polda Metro Jaya Bagikan Roti dan Minuman
BPI91.COM, JAKARTA — Personel Satgas Gakkum Polda Metro Jaya membagikan roti dan minuman kepada peserta penyampaian pendapat di sekitar kawasan...

