PALEMBANG, BPI91.COM – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Selatan menggeledah Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) serta Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Banyuasin pada Jumat (7/2/2025).

Penggeledahan ini dilakukan dalam rangka penyidikan dugaan tindak pidana korupsi proyek pembangunan kantor lurah, pengecoran jalan lingkungan RT, dan pembuatan saluran drainase di Kelurahan Keramat Raya, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin.

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Sumsel, Vanny Yulia Eka Sari, SH, MH, mengatakan bahwa penggeledahan ini dilakukan berdasarkan Surat Penetapan Pengadilan Negeri Palembang No. 4/PenPid.Sus-TPK-GLD/2025/PN Plg tanggal 5 Februari 2025 serta Surat Perintah Penggeledahan Kejati Sumsel Nomor PRINT-212/L.6.5/Fd.1/02/2025 tanggal 4 Februari 2025.

“Dalam penggeledahan ini, tim penyidik menyita sejumlah dokumen yang berkaitan dengan proyek tersebut.

Dokumen ini akan dianalisis lebih lanjut untuk mengungkap dugaan penyimpangan dalam penggunaan anggaran,” ujar Vanny.

Kasus ini bermula dari adanya dugaan korupsi dalam proyek infrastruktur yang didanai melalui Dana Keuangan Bersifat Khusus kepada Kabupaten Banyuasin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Selatan tahun 2023.

Kejati Sumsel telah meningkatkan status perkara ini ke tahap penyidikan sejak 10 Januari 2025, sesuai dengan Surat Perintah Penyidikan Nomor PRINT-01/L.6/Fd.1/01/2025.

Meskipun belum ada tersangka yang diumumkan, penyidik menduga adanya potensi kerugian keuangan negara dalam proyek tersebut. “Kami akan terus mendalami kasus ini dan memanggil pihak-pihak yang terkait untuk dimintai keterangan,” tambahnya.

Proses penggeledahan berlangsung aman dan kondusif. Kejati Sumsel menegaskan komitmennya untuk mengusut tuntas dugaan korupsi ini guna menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran daerah.@Aan Antoni

Happy

0 0 %

Sad

0 0 %

Excited

0 0 %

Sleepy

0 0 %

Angry

0 0 %

Surprise

0 0 %