BPI91.COM JAKARTA – Ketua Fraksi Gerindra DPR RI Ahmad Muzani menilai keputusan pemerintah melarang ekspor batu bara sudah tepat, sebab saat ini harga batu bara kini sedang meroket dan akan menjadi ancaman bagi suplai kebutuhan listrik dalam negeri dan energi bagi kebutuhan industri, terang Muzani.
Larangan ekspor batu bara yang dilakukan pemerintah itu keputusan yang sudah benar, karena harga batu bara yang sedang melambung tinggi menjadi ancaman bagi supply energi PLN untuk memenuhi kebutuhan listrik nasional.
PLN mempunyai kewajiban untuk menerangi listrik seantero negeri, termasuk menyediakan listrik bagi kepentingan industri dalam negeri, kami dukung kebijakan itu karena demi kepentingan nasional, ungkap Muzani dalam keterangannya, Minggu (2/1/2022
Menurut Muzani, keputusan larangan ekspor batu bara menunjukkan bahwa pemerintah saat ini sedang mengatasi ancaman krisis energi yang dihasilkan dari batu bara, terutama terkait dengan pembangkit listrik dalam negeri.
Di sisi lain, batu bara merupakan sumber energi yang didapat dengan harga murah dan mudah diperoleh sebelum harga batu bara melambung tinggi seperti saat ini.
Ketika harga batu bara dunia lesu, para pengusaha batu bara berlomba menjual produknya ke PLN, karena harga PLN lebih bagus daripada harga dunia.
Tapi ketika harga batu bara dunia melambung tinggi di bawah harga PLN, mereka tidak lagi mensuplai batu bara pada PLN. Ini artinya PLN bisa terancam suplai batu baru yang pada akhirnya mengancam suplai listrik baik kepada rakyat atau industri, ujarnya.
Inilah sikap yang tidak fair, kepentingan nasional dikalahkan oleh kepentingan dagang. Kalau itu dibiarkan, maka ancaman terhadap suplai listrik bisa menjadi persoalan.
Demikian juga dengan tingkat kompetisi dari produk-produk industri kita yang bisa terganggu karena persoalan suplai batu bara bagi industri, lanjut Wakil Ketua MPR itu
Fraksi Gerindra berharap para pengusaha batu bara memiliki kesadaran yang tinggi akan hal ini, jadi kebijakan ini dipahami sebagai sebuah kebijakan yang berpihak kepada kepentingan nasional,
Para pengusaha batu bara, harus mengerti bahwa saat ini yang didahulukan adalah kepentingan nasional, bukan kepentingan pribadi atau kelompok.
Terlebih kini Indonesia merupakan negara pengekspor batu bara terbesar kedua di dunia. Jadi, kebutuhan batu bara dalam negeri harus diutamakan, tegas Ahmad Muzani.
Jangan sampai sumber energi kita dari batu bara pembangkit listrik maupun industri dihabiskan untuk kebutuhan perdagangan internasional.
Sementara PLN dan industri-industri kita mati karena ketidakmampuan membeli batu bara karena harga yang tinggi, ini ironis di tengah negara kita yang merupakan sumber batu bara melimpah, kami mengapresiasi kebijakan larangan ekspor ini yang diputuskan oleh pemerintah presiden Jokowi, jelas Muzani
Di sisi lain, para pengusaha batu bara pun harus mengerti dan fair, jangan ketika harga batu bara sedang tinggi-tingginya, mereka hanya mau mengekspor dan tidak mau menjualnya ke dalam negeri.
Jadi kebijakan larangan ekspor batu bara ini sudah tepat dan kami harap keputusan ini mampu memberikan insentif bagi kebutuhan dan stok batu bara dalam negeri, tutup Sekjen Gerindra itu.
Sebelumnya, Kementerian ESDM melarang ekspor batu bara pada periode 1-31 Januari 2022 bagi pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP). Kebijakan ini dikeluarkan guna menjamin ketersediaan pasokan batu bara untuk pembangkit listrik dalam negeri.
Kurangnya pasokan batu bara nasional akan berdampak pada pemadaman 10 juta pelanggan PLN, mulai dari masyarakat dan industri wilayah Jawa, Madura, dan Bali.
Red_*

More Stories
HUT ke-80 Intelijen Polri, Nuriman Harap Semakin Profesional dan Presisi
BPI91, Jakarta – Dalam rangka memperingati Hari Jadi Intelijen Polri ke-80 yang jatuh pada 2 Januari 2026, Nuriman, Pendiri sekaligus...
Kajati Kepri dan Gubernur Kepri Teken MoU Pidana Kerja Sosial Berdasarkan KUHP Nasional
TANJUNGPINANG -- KEPRI -- BPI91.COM -- , Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau bersama Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau resmi menandatangani Nota Kesepahaman...
Ketum BPI KPN PA RI Desak Presiden Prabowo Sikap Tegas: Tutup Tambang Liar di Lingga dan Bangka Belitung
LINGGA -- KEPRI -- BPI91.COM ,-- - Ketua Umum BPI KPN PA RI, Rahmad Sukendar, menuntut Presiden Prabowo Subianto untuk...
Masyarakat Mintak pemerintah daerah baik pusat Untuk perhatikan bangun jembatan penghubung
LINGGA -- KEPRI -- BPI91.COM -- Menindak Lanjuti arahan Presiden yang di sampaikan oleh Mendagri dalam rapat Koordinasi menangani keterbatasan...
Cekal Banyak Pejabat Kooperatif Masih Berlaku, Tapi Kejagung Cabut Cekal Dirut Jarum — Ada Apa?
JAKARTA -- BPI91.COM — Publik kembali digegerkan oleh keputusan Kejaksaan Agung RI yang secara mendadak mencabut status pencekalan Direktur Utama PT...
Tindak Lanjuti Arahan Presiden, Mendagri Minta Pemda Segera Data Jembatan Rusak Menuju Sekolah
Jakarta -- BPI91.COM – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (Pemda) segera melakukan pendataan akses atau...

