BERITA POLRI INDEPENDEN – JAKARTA. Badan Strategi Kebijakan Hukum (BSK Hukum) Kementerian Hukum bersama Lembaga Administrasi Negara (LAN) resmi menginisiasi Forum Komunikasi Kebijakan (FKK) sebagai wadah kolaborasi lintas sektor. Kick Off Meeting FKK digelar Rabu, 17 Juni 2026, di Jakarta dan dibuka langsung oleh Menteri Hukum Supratman Andi Agtas

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menegaskan, penyusunan kebijakan yang berkualitas tidak bisa lagi berjalan sendiri-sendiri. “Ego sektoral harus kita runtuhkan. Kebijakan harus disusun bersama, selaras dengan program prioritas Presiden, dan menghasilkan rekomendasi yang benar-benar bisa diimplementasikan oleh setiap K/L,” tegas Supratman saat membuka Kick Off Meeting FKK Tahun 2026.

FKK menjadi ruang sinergi yang merangkul kementerian/lembaga, pemerintah daerah, perguruan tinggi, sektor swasta, hingga masyarakat sipil. Tujuannya jelas: melahirkan kebijakan berbasis bukti (_evidence-based policy_) yang terintegrasi, aplikatif, dan berdampak langsung bagi rakyat.

Kepala BSK Hukum menambahkan, selama ini banyak kebijakan tumpang tindih karena minim koordinasi. “Lewat FKK, kita satukan data, satukan analisis, satukan langkah. Jadi tidak ada lagi kebijakan yang lahir di ruang hampa,” ujarnya.

Forum ini akan menjadi agenda rutin BSK Hukum dan LAN untuk memastikan setiap produk hukum dan kebijakan publik benar-benar menjawab kebutuhan lapangan. “Hukum itu untuk memudahkan, bukan mempersulit. Layanan Hukum Makin Mudah adalah napas kita,” tutup Menteri Supratman.

Happy

0 0 %

Sad

0 0 %

Excited

0 0 %

Sleepy

0 0 %

Angry

0 0 %

Surprise

0 0 %