JAKARTA – BPI91.COM – 14 Maret 2025 – Pemerintah menyatakan akan mengambil langkah tegas terhadap organisasi kemasyarakatan (ormas) yang terlibat dalam aksi premanisme dan menghambat investasi. Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, menegaskan bahwa pemerintah akan mengkaji ulang keberadaan ormas-ormas yang meresahkan dunia usaha.
“Kita akan kaji ulang dan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum, Kadin, serta DPR untuk menilai mana ormas yang benar-benar bermanfaat dan mana yang justru merugikan iklim investasi,” ujar Luhut dalam keterangan resminya, Jumat (14/3).
Senada dengan Luhut, Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Kepatuhan dan Etika Bisnis, Haryara Tambunan, menyatakan bahwa tindakan premanisme yang dilakukan oleh oknum ormas tidak dapat dibenarkan dan berpotensi mengurangi minat investor asing untuk menanamkan modal di Indonesia.
“Investor butuh kepastian hukum dan keamanan. Jika premanisme dibiarkan, tentu mereka akan berpikir ulang untuk berinvestasi di Indonesia,” ungkapnya.
Ketua Umum Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara & Pengawas Anggaran RI (BPI KPNPA RI), Rahmad Sukendar, juga memberikan kritik tajam terkait isu ini. Ia menegaskan bahwa pemerintah harus menunjukkan ketegasan dalam menangani ormas yang terbukti melakukan pelanggaran.
“Kami meminta ketegasan dari pemerintah. Jangan hanya pengusaha yang berteriak di media karena terganggu oleh ormas yang melanggar aturan. Jika benar ada oknum yang merusak iklim investasi, maka harus ditindak tegas dan diusut tuntas,” tegas Rahmad.
Lebih lanjut, ia menyoroti bahwa premanisme dalam dunia usaha tidak hanya merugikan investor, tetapi juga berdampak pada ekonomi nasional secara keseluruhan. Oleh karena itu, ia meminta aparat penegak hukum bertindak cepat dan tidak tebang pilih dalam menindak pelaku pelanggaran.
Banyak oknum Ormas saat ini yang kegiatannya sangat meresahkan masyarakat dan pengusaha dan sebab akibat dari semua nya itu bisa menjadikan investasi keluar dari Indonesia , apakah memang sengaja keberadaan ormas yang kerap mengganggu keamanan dan ketertiban umum masyarakat ini dibiarkan saja oleh pemerintah
Dengan adanya pernyataan tegas dari berbagai pihak, diharapkan pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk memastikan iklim investasi di Indonesia tetap kondusif dan bebas dari ancaman premanisme.
(MHMMD)
More Stories
Pecah Ego Sektoral, Menkum Supratman & LAN Luncurkan Forum Komunikasi Kebijakan untuk Lahirkan Aturan Berbasis Bukti
BERITA POLRI INDEPENDEN – JAKARTA. Badan Strategi Kebijakan Hukum (BSK Hukum) Kementerian Hukum bersama Lembaga Administrasi Negara (LAN) resmi menginisiasi Forum...
Jalin Silaturahmi Tim Kemenkum DKI dan Organisasi Advokat PADIRaya Dorong Posbakum Kelurahan Aktif di Kalibaru Cilincing Jakarta Utara
BERITA POLRI INDEPENDEN - JAKARTA UTARA, Berdasarkan Surat Pemberitahuan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Khusus Jakarta Nomor W.10-HN.04.03-736, Tim Penyuluh...
BERITA POLRI INVESTIGASI KOMITMEN KONTROL SOSIAL YANG PROFESIONAL DAN BERIMBANG
BERITA POLRI INDEPENDEN - Jakarta, Memperingati hari jadinya, seluruh keluarga besar media Berita Polri Investigasi menyampaikan pernyataan resmi terkait komitmen...
UCAPAN SELAMAT DAN APRESIASI
BERITA POLRI INDEPENDEN. BANDUNG — Selamat dan sukses kepada seluruh Advokat, Perkumpulan Advokat Demokrasi Indonesia Raya (PADIRAYA) yang telah resmi disumpah...
Peringati Hari Lahir Pancasila, Dua Organisasi Media Sepakat Kolaborasi Wujudkan Transformasi Pendidikan
BERITA POLRI INDEPENDEN. INDRAMAYU – Memaknai momentum Hari Lahir Pancasila, dua organisasi media besar nasional, Tokoh Indonesia dan Forum AsMEN,...
DIKLAT PARALEGAL MABES TNI RESMI DIBUKA, PERKUAT SINERGI HUKUM DAN PENDAMPINGAN MASYARAKAT
BERITA POLRI INDEPENDEN. Jakarta, 18 Mei 2026 — Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Paralegal Mabes TNI resmi diselenggarakan oleh Badan Pembinaan...

