KETAPANG, BPI91.COM.
Berdasarkan Surat Notula Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang pada Rabu ( 30 Juli 2025) dengan Surat Undangan 208 / SETDA – BPBJ. 000.3/2025 Tanggal 29 Juli 2025 Acara / Agenda Koordinasi terkait Pengadaan Barang / Jasa untuk Pekerjaan Konstruksi khusunya Sisa Kemampuan Paket (SKP) bagi Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi untuk Usaha Kecil (K) Tahun 2025.

Pimpinan Rapat :

Selaku Ketua Sudirman, SKM. M. Kes, Sekretaris Nihil, Pencatat Periyo Nugroho dan Peserta Rapat yang hadir Asosiasi Jasa Konstruksi Kabupaten Ketapang, Para Pejabat Pengadaan di Dinas Perkim – LH, Dinas PUTR serta UKPBJ Kabupaten Ketapang.

Kegiatan Sidang / Rapat :

Peserta Rapat yang diundang terdiri dari 4 Asosiasi, antara lain :

Perwakilan dari Asosiasi Gapensi Kabupaten Ketapang, Asosiasi Gapeknas Ketapang , Asosiasi Gapeksindo Ketapang dan Asosiasi P3SM Ketapang.

Pemaparan yang disampaikan Pimpinan Rapat  oleh Sudirman Sinaga , SKM, M.Kes hanya menjelaskan bahwa untuk pekerjaan Konstruksi diatur bahwa Sisa Kemampuan Paket untuk Usaha Kecil (K) adalah maksimal 5 Paket Pekerjaan Konstruksi dalam waktu yang bersamaan , sedangkan untuk Usaha Non Kecil (NON K) adalah 6 Paket Pekerjaan Konstruksi atau 1,2 N dimana N adalah jumlah paket kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, Ketentuan tersebut diatur pada Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 pada halaman 40 poin 2. 3. dan 4.  sebagai Syarat Kualifikasi Teknis Penyedia Formula untuk perhitungan SKP adalah SKP = KP – P, kata Sudirman Sinaga, SKM, M.Kes.

Menurut Ketua LSM Peduli Kayong Ketapang mengatakan kepada bpi91.com pada (12/9/2025) bahwa pada kenyataannya Pejabat Pengadaan diduga keras tidak mengendalikan SKP dan KP tidak meminta Penyedia Jasa Konstruksi untuk mengisi Data Kualifikasi, Khususnya Data Isian Pekerjaan yang sedang dilaksanakan (On Going).

Selanjutnya Suryadi menambahkan bahwa hal itu terjadi dikarenakan Pejabat Pengadaan, PPK dan SPSE Ketapang, diduga telah bersekongkol meloloskan Penyedia Jasa Konstruksi untuk monopoli Paket Pekerjaan lebih dari ketentuan terbukti adanya bahwa :

CV. Batu Layar 9 paket

CV. Assyifa Biru 9 paket

CV. Rezeki Aqila 9 paket

CV. Zila 10 paket

CV. Stabun Grup 9 paket

CV. Zakir Pratama mandiri

       17 paket.

CV. Borneo Kayong 8

       Paket.

Selain itu hasil Rapat Koordinasi tersebut diduga cacat demi hukum dikarenakan bukan tertuang didalam Notulen Rapat melainkan tertuang didalam Notula yang merupakan bukan Notulen dari Rapat Koordinasi, dan tidak menunjukan bahwa hasil Notulen Rapat Koordinasi tersebut, ungkap Suryadi.

Perbuatan Melawan Hukum / Tindak Pidana

Sedangkan pelanggaran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999, tentang Larangan  Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, dan Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 sudah dilanggar terlebih dahulu.

Selain itu Pemerintah Kabupaten Ketapang dengan melalui Surat Sekretaris Daerah Nomor 61/SETDA – BPBJ.000.3/2025 setelah terjadinya pelanggaran hukum baru memerintakan kepada seluruh Perangkat Daerah di Ketapang untuk tertib melakukan entry Data  e – Kontrak / SPK pada SPSE Kabupaten Ketapang itupun tertuang dalam surat Notula bukan Notulen.

Itu diduga sama dengan melakukan pembiaran dan turut serta melakukan tindak kejahatan, karena jika tidak ketauan serta heboh di publik diam – diam saja karena ketahuan dan heboh di publik baru mengambil sikap padahal Undang – Undang, Perpres dan Peraturan tersebut tentang itu sudah sejak lama diketaui ujarnya Suryadi.

(A.rahman)

Happy

0 0 %

Sad

0 0 %

Excited

0 0 %

Sleepy

0 0 %

Angry

0 0 %

Surprise

0 0 %